jump to navigation

Negeri Swasembada Babu (1) July 12, 2010

Posted by BP IMADA 2007 - 2009 in IMADA News.
add a comment

NEGERI SWASEMBADA BABU (1)

“Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita” (Soekarno).

Indonesia menghitung, demikian slogan yang sering kita lihat akhir-akhir ini baik melalui spanduk, baliho maupun iklan di layar kaca. Indonesia memang sedang menghitung berapa banyak jumlah penduduknya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 231 juta orang pada akhir 2010 ini, atau naik 29 juta orang ketimbang hasil pendataan Sensus Penduduk 2000 lalu yang tercatat sebanyak 202 juta orang. Dalam jangka waktu hanya 10 tahun, 29 juta manusia Indonesia lahir dan bertambah. Luar biasa perkembangan dari laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Pepatah mengatakan “Banyak anak banyak rejeki” benarkah dengan semakin banyak penduduk Indonesia hal ini akan membawa perkembangan kemajuan bangsa??..

Betul sekali bila kita berasumsi bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia semakin melimpah dengan tambahan 29 juta jiwa rakyat Indonesia. Namun Sumber Daya Manusia seperti apakah yang dimiliki oleh Indonesia??..

Kita tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam kata lain SDM yang profesional. Sebagian rakyat Indonesia masih belum memiliki tingkat keahlian yang memadai karena mutu dan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Bukan saja kualitas, bahkan akses untuk mendapatkan pendidikan pun kian mahal dan tidak semua masyarakat Indonesia mampu untuk mengaksesnya.

Bila kita tertinggal dalam hal pendidikan, bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dalam era globalisasi yang kian mendekat ke nusantara ??..

Jangan pernah bermimpi bangsa ini akan sejajar dengan bangsa-bangsa maju seperti Jerman, Jepang bahkan Amerika Serikat. Di sejajarkan dengan Malaysia dan Singapura saja kita sudah jauh tertinggal.

Apakah kita hanya bisa menambah 29 juta orang tiap 10 tahun?? .. Kemudian mereka kita jadikan Babu di negeri seberang dan kita elu-elukan sebagai pahlawan devisa??

Luar biasa, bangsa ini sudah swasembada babu..

 

Integritas adalah Sumber Energi July 12, 2010

Posted by BP IMADA 2007 - 2009 in IMADA News.
add a comment

Integritas adalah Sumber Energi

Edisi 744 | 27 Jun 2010 

Salam Perspektif Baru,

Senang sekali bertemu Anda kembali. Hari ini kita akan bicara dengan orang baik mengenai isu yang sangat penting seputar perpolitikan Indonesia. Tamu kita kali ini adalah Rocky Gerung, yang namanya seperti seorang petinju, namun ia sangat jauh dari kekerasan fisik. Terakhir kita melihat ia berada di panggung Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

Menurut Rocky Gerung, Kalau kita lihat situasi saat ini seperti polisi menangkap polisi, jaksa menuntut jaksa, hakim mengadili hakim, itu berarti sudah kacau negeri ini. Sementara, di tingkat yang lebih formil lagi, DPR semakin finansial. Mereka tidak bisa berpikir kalau tidak ada uang. Yang paling parah, presiden makin feodal. Lengkaplah kondisi kengerian politik kita hari-hari ini.

Menurut Rocky Gerung, saat ini semua sudah dikuasai kartel karena partai tersendat dan trias politika macet, maka warga yang harus bergerak. Dalam kondisi politik seperti tadi, Sri Mulyani Indrawati mengajarkan kita tentang integritas. Itu hal yang paling penting. Saya percaya bahwa integritas menjadi sumber utama untuk energi perubahan. Nanti akan ada suatu periode dimana publik politik akan menerima suatu perspektif baru.

Berikut wawancara Wimar Witoelar dengan Rocky Gerung.

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) belum lama ini menjadi tuan rumah kuliah umum Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Pidato SMI sangat bagus dan kita sudah banyak lihat, tapi bagi saya yang sangat luar biasa adalah introduksi yang diberikan oleh Rocky Gerung di awal kuliah umum SMI. Saya sangat terkesan bahwa Anda dalam beberapa kata bisa menyimpulkan keresahan politik yang ada di sekitar kita. Saya ingin mengenalkan Anda kepada masyarakat supaya jadi tokoh mainstream, jangan terlalu underground. Apa sebetulnya yang membuat kita seperti tidak punya pegangan di dalam perpolitikan Indonesia?

Kalau politiknya sudah sangat mengkristal artinya yang buruk dan yang baik sudah jelas di depan mata, memang mudah membuat definisi itu. Kalau kita lihat situasi saat ini seperti polisi menangkap polisi, jaksa menuntut jaksa, hakim mengadili hakim, itu berarti sudah kacau negeri ini. Sementara, situasi yang lebih formil yaitu masyarakat di daerah sudah semakin tribal seperti perang antar suku, perang antar keluarga. Di tingkat yang lebih formil lagi, DPR semakin finansial. Mereka tidak bisa berpikir kalau tidak ada uang. Yang paling parah, presiden makin feodal. Lengkaplah kondisi kengerian politik kita hari-hari ini. Orang makin bisa meraba, apakah ini yang disebut “The beginning of the end”.

Pada hakekatnya Anda adalah orang yang reformis dan berpikiran bebas yang oleh orang tidak bebas disebut orang neolib. Kalau tadi dikatakan ada suatu masa mulai disintegrasi, apakah itu karena kekuatan di dalam sistem atau memang kebudayaan di Indonesia pada dasarnya tidak dapat menunjang demokrasi yang kita bayangkan bisa terjadi pada pertengahan dekade lalu?

Saya coba cari metafornya. Pada 12 tahun lalu, Wimar juga ada di situ, sewaktu kita memutuskan untuk men-download demokrasi. Kita berhenti dengan otoriterisme, kita mau download demokrasi. Pertanyaan yang muncul waktu itu adalah kemana yang kita download itu mau kita save-as? Dulu pilihannya adalah save-as sebagai revolusi atau reformasi. Kita pilih save-as reformasi, padahal mental kita sebetulnya adalah ingin revolusi supaya ada perubahan kualitatif di dalam kultur politik. Waktu itu kita ragu seolah-olah energi buat mengucapkan revolusi tidak cukup. Karena itu kita pilih reformasi. Reformasi secara mental sebetulnya lembek. Itu yang menyebabkan hari-hari ini kita sebetulnya masih separuh berada di rumah Orde Baru.

Kalau saya bayangkan reformasi atau proses yang biasa disebut transisi menuju demokrasi ada dua kegiatan, yaitu: ke luar dari rumah otoriter, dan transisi masuk ke rumah demokrasi. Nah, kita baru sampai pada tahap ke luar dari rumah otoriter, belum masuk ke rumah demokrasi. Bahkan kita masih ragu untuk menyebrang masuk ke rumah baru itu. Jadi suasana ini yang bikin orang bilang Indonesia tidak cukup kuat, tidak cukup tangguh untuk mencerna demokrasi. Kalau kita bayangkan, hari-hari ini banyak orang yang ragu bahwa kita bisa benar-benar menjadi negara demokrasi. Padahal kita sudah tentukan untuk memilih ini.

Dulu ada seorang filsuf bernama Jean-Jacques Rousseau ( ditanya, “Apa sebetulnya yang menyebabkan Romawi runtuh?” Rousseau menjawab, “Demokrasi itu ibarat buah yang bagus untuk pencernaan tapi hanya lambung sehat yang mampu mencernanya”. Nah kita tidak punya lambung yang sehat itu.

Ya, badannya belum siap. Kalau bisa di-outline dalam 12 tahun itu, kapan badannya tambah sehat dan kapan obatnya terlalu kuat karena perjalanan reformasi ini naik turun dan tidak flat menurun terus?

Sebetulnya, dalam masyarakat yang masih semi feodalistik semacam ini, pada awalnya reformasi diasuransikan kepada presiden. Kita melihat ada semacam “gairah” sewaktu memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan kita semua bayar premi demi itu. Lama-lama kita lihat, SBY re-asuransi juga ke politik kartel. Itu yang menyebabkan ruang publik sekarang hanya diatur oleh dua orang.

Saya mau menyorot istilah kartel. Istilah ini dipakai oleh SMI. Menurut dia, bukan kartel tapi perkawinan. Mengapa sekarang Anda sebut ada kartel dan siapa saja anggotanya?

Istilah ini sudah ada dari tahun 1700-an. Pertama, dipakai untuk mengolok-olok politik yang hanya diatur oleh 2-3 orang. Sifatnya oligarchy. Dia membuat politik tidak tumbuh. Demokrasi seolah-olah meriah karena ada kartel, namun sebetulnya politik dibunuh karena tidak ada kesempatan untuk partisipasi di luar komunitas partai. Itu yang terjadi sekarang. Politik sebagai hak publik dihalangi oleh kartel. Itu yang saya kira berbahaya bagi demokrasi. Kelihatannya presiden menikmati itu bukan karena ingin menghegemoni politik Indonesia, tapi dia memang tertawan di dalam sejarah masa lalu.

Kapan kartel dibentuk, apakah tahun 2004 atau 2009?

Tahun 2004 mungkin sifatnya diantara partai politik berupaya untuk membuat Indonesia stabil. Sekarang yang ada adalah kartel yang tidak bersifat politik. Tendensi kriminalnya menjadi tinggi karena saling menutupi kejahatan.

Yang benar saja, masa kriminal. Bagaimana bentuk kriminalnya?

Pers mengucapkan banyak hal, soal pajak, transaksi di belakang sistem resmi. Jadi orang mulai melihat yang disebut kartel di Indonesia lebih mirip dengan Kartel Medellin, Kolombia daripada kartel dalam sistem politik biasa karena transaksinya di belakang layar semua.

Jadi ia seperti di film-film konspirasi. Kartel yang bisa mengatur semua skenario. Kadang-kadang didandani. Orang yang menjadi anggota kartel adalah orang yang punya jabatan, apakah sekarang mereka tidak ada yang baik?

Kalau kita mau lihat politik hitam putih, kita mesti anggap begitu supaya kita aman.

Kadang-kadang konspirasi bisa berada diantara partai, legislatif, pemerintah dan bisnis, pemerintah dan militer. Apakah sekarang semuanya begitu?

Jadi kita tidak bisa membedakan siapa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sudah bertukar-tukar. Kalau saya lihat DPR seperti saya melihat tumpukan orang atau tubuh, bukan kumpulan gagasan. Hanya tubuh-tubuh yang berdempet, homogen, bahkan pasif. Ia hanya aktif bila di hidungnya kita melambai-lambaikan rupiah, dia bangun tuh.

Apakah performance legislatifnya tidak ada?

Saya tidak lihat, mungkin ada satu-dua orang. Kalau kita saksikan dari atas, seperti kumpulan tubuh saja, bukan kumpulan ide.

Tapi cepat sekali terjadinya. Katakanlah pada waktu pemilihan presiden, banyak orang awam seperti saya yang sungguh-sungguh merasa kita harus memilih presiden yang terbaik diantara tiga calon. Sewaktu kita memilih bukan calon nomor dua yang jelek, ini sudah berjalan ke arah baik. Apakah sebetulnya itu tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa diharapkan karena Cartel was always there?

Banyak penyebab. Pertama, partai kita unggulkan dahulu. Kita ingin agar Indonesia diolah secara bermutu lewat fasilitas partai politik. Tapi kita tahu bahwa di dalam partai politik tidak ada kaderisasi, tidak ada kurikulum tentang etika publik. Tidak ada kurikulum tentang kewarganegaraan. Jadi sebetulnya anggota partai lebih banyak dididik untuk menjadi seorang debt collector, daripada dididik menjadi seorang legislator. Ini yang mengakibatkan mengapa di DPR tidak ada argumentasi yang betul-betul bermutu berbasis pada citizenship.

Kedua, sebetulnya dalam sistem presidensial kita berharap presiden bisa memaksimalkan energi yang 60% diperoleh dari publik. Tapi karena ia peragu dan merasa dia harus menguasai DPR, dia kasih umpan pada DPR yang tidak punya dasar public ethics. Akibatnya, DPR merajalela sekarang. Jadi dia terjebak pada semacam kebodohan politiknya sendiri.

Kalau partai itu tidak menyediakan kurikulum kewargaan yang baik, maka di luar partai harus ada yang menyediakan, betulkah?

Ya, seperti forum Perspektif Baru ini. Namun ini forum tambahan karena tugas utamanya partai. Selama partai tidak punya kurikulum politik, demokrasi tidak dinikmati sebagai habit of the heart. Jadi mesti dibayar atau disogok maka baru demokrasi jalan.

Indonesia punya instalasi demokrasi yang lengkap. Ada partai, DPR, sampai ada Mahkamah Konstitusi. Tapi yang mengalir di dalam instalasi itu adalah air kotor korupsi, air kotor kartel, sogok menyogok. Kulturnya begitu karena kita tidak punya softwarenya.

Dulu saya pernah mengatakan Pemilu itu seperti pompa air. Terlihat bagus tapi yang ke luar dari pompa air adalah “cacing-cacing”. Apakah untuk ke depan masih bisa kita andalkan saluran-saluran ini sampai suatu saat airnya bersih atau sampai kalau tidak ada perubahan drastis, atau saya harus membeli pompa baru?

Sebetulnya politik itu mudah sekali diselenggarakan kalau betul-betul penyelenggaranya paham tentang public ethics. Misalnya kekacauan soal political culture adalah kita ribut-ribut soal video mesum dan segala macamnya. Itu ruang privat diubah menjadi ruang publik oleh kegenitan pengacara, kegenitan politisi, kegenitan ulama. Jadi, sesuatu yang privat diubah menjadi isu publik. Sementara yang publik dan seharusnya dipikirkan oleh semua orang, diubah menjadi privat dalam bentuk kartel.

Kartel itu politik privat. Ini kacau antara privat dan publik. Orang marah soal moral tapi orang diam sewaktu politik dialihkan menjadi soal personal. Tapi hal ini yang mesti kita ubah.

Apa bukan mulai dari orangnya karena kartel itu ada bos-bosnya? Kalau ini feodal dan mengacu ke atas, apakah kalau orang-orang yang di atas (beberapa orang kartel itu) diganti maka lapisan kedua dan ketiganya bisa menyelamatkan?

Bisa. Tapi masalahnya “capo di tutti” (red: istilah Mafia yang berarti bos dari semua) ‘capo’ tidak ada. Jadi ini sebenarnya kartel palsu. Dua orang yang ingin bersembunyi dari tatapan publik lalu membuat kartel. Tubuh politik presiden tidak bersembunyi. Yang dilakukannya tersembunyi.

Bagaimana kalau perjuangan melawan ini dibandingkan melawan Soeharto? Perjuangan melawan Soeharto memiliki risiko fisik, salah bicara sedikit diculik atau disingkirkan. Sekarang kalau warga ingin berontak terhadap sistem ini agar ingin tahan lama, apa risiko yang harus dihindari?

Jangan hindari risiko. Kita tempuh risiko itu karena sekarang sudah ada fasilitas internet dan segala macam. Tapi saya tetap melihat bahwa politik di Indonesia bisa seperti facebook, tapi harus tetap face to face.

Apakah yang Anda maksudkan demo?

Demo itu peralatan yang disediakan, masalahnya adalah mana yang efektif? Di dalam derajat suhu politik sekarang mungkin semacam sosialisasi melalui forum-forum dan new media.

Old Media apa tidak bisa diupayakan supaya jangan dimonopoli kartel. Apakah media seperti televisi, radio bisa muncul dari satu citizen movement?

Bisa. Tapi itu dasarnya adalah relasi politik sudah berubah. Sekarang tidak bisa, dan itu yang tetap diunggulkan terus-menerus. Contoh lain, saya ingin melihat Indonesia yang politiknya diselenggarakan seperti pertandingan sepakbola Korea Utara melawan Brazil. Ada yang estetik pada Brazil sekaligus ada kegigihan untuk bertarung seperti Korea Utara. Ada dasar berideologi untuk bertarung tetapi tetap diucapkan secara estetis. Itu yang tidak ada sampai hari ini karena dominasi politik kartel.

Apa ada partai-partai yang bisa dijadikan kendaraan untuk embrio?

Memang fasilitas itu disediakan. Sekarang partai diperjualbelikan. Bahkan ada satu tokoh yang menjelang Pemilu bisa mempunyai beberapa partai semacam peternakan partai. Nanti kalau sudah tidak produktif lagi, dia jual lagi partai itu. Jadi tidak ada lagi kultur yang membuat kita yakin bahwa institusi politik itu bisa diselenggarakan secara civilize. Itu yang menerangkan mengapa transaksi uang itu terus-menerus terjadi dan sepertinya tidak ada jalan lain.

Terkait partai sudah tersendat dan trias politika juga macet, wargalah yang harus bergerak. Apakah kira-kira kebebasan yang kita nikmati sekarang ini memang ada kemungkinan akan berkurang atau tidak? Akankah muncul penyensoran dan tindakan melawan gerakan-gerakan demokratisasi?

Saya kira akan jalan terus karena sensor jalan diam-diam melalui pengendalian media massa. Media massa tidak sekadar dikendalikan oleh istana tetapi juga oleh pusat-pusat bisnis. Masalah bagi saya adalah bahwa kita menikmati political freedom tapi social liberty tidak kita miliki. Bisa saya katakan seperti Front Pembela Islam (FPI) bebas dalam mempunyai hak politik, tapi kalau saya sedang jalan-jalan di markasnya (FPI) Tanah Abang saya khawatir disweeping, dilihat KTP saya. Akhirnya orang menjaga diri dan mesti tahu dimana lokasi-lokasi berbahaya bagi dirinya.

Apa yang Anda lihat dari gerakan pro SMI? Apakah seperti satu ilusi dan apakah akan melahirkan rasa penasaran orang untuk bersuara?

Di dalam kontras etika publik akhir-akhir ini, SMI mengajarkan kita tentang integritas. Itu hal yang paling penting. Saya percaya bahwa integritas menjadi sumber utama untuk energi perubahan. Saya berharap bahwa ada periode dimana publik politik, terutama Jakarta mendinginkan pikiran untuk menerima suatu perspektif baru mengenai SMI.

Kreatif July 12, 2010

Posted by BP IMADA 2007 - 2009 in Wisdom.
add a comment

Fatwa Kreatif

Jangan berhenti belajar

Belajar bukan ke sekolah

Apalagi bersekolah

Sekolah boleh  dan bisa berhenti

Katanya, selesai, lulus, tamat, bisa juga khatam

Tapi belajar takkan pernah dan bisa berhenti

Jika sekolah adalah melatih jasmani

Bangun pagi, menghafal dan tidur siang

Maka belajar adalah mengolah nurani

Karena nurani  takkan pernah hangus

walau dibakar sekalipun

Belajar dengan mendengar, melihat serta memahami

Agar dapat mengolah nurani

Sehingga dapat berkata dengan penuh manfaat

Jika sekolah adalah bangun pagi,

menghafal dan tidur siang

Maka belajar janganlah melewatkan tidur malam

Karena  tidur malam  adalah padang mimpi

yang sangat luas

Dan mimpi adalah selimut nurani  yang teramat sejuk

Agar bangun pagi kita dapat menggerakan  jasmani

Untuk dapat menggagas, bertindak dan

menawarkan sesuatu yang penuh manfaat

Buat mereka yang tak pernah belajar

dan takut bermimpi

Chossie